Artikel pilihan : Menjelang Keruntuhan Zionis-Israel

bismillahirahmanirahim






     Rezim Zionis-Israel menghadapi "tsunami" politik akibat perubahan di dunia Arab, dan ini menjadi tanda-tanda keruntuhan rezim Zionis-Israel.

     Nampak dengan sangat jelas, ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat bersiap-siap untuk berbicara di Majelis Umum PBB pada hari Jumat, pemimpin Zionis-Israel itu melihat wajah-wajah para pemimpin dunia yang melihatnya dengan wajah yang muak.

Dunia Arab sudah berubah, dan sejak pertemuan global tahun lalu, di mana Israel menghadapi beberapa tantangan baru, bahwa ekonomi rezim Zionis-Israel itu, menghadapi kebangkrutan. Para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim telah menutup pintu rapat-rapat terhadap rezim Zionis-Israel.


Sekutu terdekat Israel di dunia Arab, mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, yang rela menjadi budak Zionis-Israel sekarang terkapar dan harus diadili. Dewan militer Mesir yang menggantikan Mubarak sudah tak lagi tertarik dan menjauhkan diri dari Israel. Dewan Militer Mesir, lebih suka memberikan ruang kepada oposisi.

Masa depan perjanjian damai antara kedua negara, mungkin suatu saat, hanya akan menjadi kenangan masa lalu. Karena suara-suara rakyat yang menginginkan diakhirinya perjanjian damai Camp David (l978), yang ditandatangai Anwar Sadat - Begin itu, yang dipandang sudah tidak ada lagi gunanya bagi dunia Arab.
Sementara Israel masih harus menghadapi tantangan situasi yang terjadi di Suriah, di mana Presiden Suriah Bashar al-Assad, menjadi sasaran oposisi yang terus bergolak. Situasi yang terjadi bisa berakhir dengan terjungkalnya al-Assad. Israel kawatir situasi politik di Suriah ini akan merembet ke Lebanon, yang akan membawa situasi yang lebih buruk lagi bagi Israel.
Sekarang hubungan Israel dengan Turki yang semula menjadi sekutu terdekatnya menjadi compang-camping. Turki sudah tidak lagi melihat pentingnya Israel. Karena itu, Israel kehilangan sekutu strategisnya yang paling utama, selain kehilangan Mesir. Masih ditambah Otoritas Palestina secara dramatis menaikkan taruhan lebih dari negosiasi, di mana Otoritias Palestina (PA) mengajukan permintaan kepada PBB menjadi anggota penuh, dan kemungkinan akan memenangkan dukungan.

Enam bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak memperingatkan akan terjadi tsunami diplomatik terhadap Israel. Barak mengatakan di depan Institute Studi Keamanan Nasional di Tel Aviv bahwa rencana Palestina untuk mendapatkan pengakuan PBB, merupakan upaya untuk mendorong Israel menjadi negara apartheid seperti Afrika Selatan dahulu, yang sudah ditinggal.
Barak mengakui, Turki sekarang lebih tegas, dan memberikan pengaruh yang luas, terutama bagi ekonomi Israel. Tidak ada lagi yang dapat diharapkan bagi masa depan hubungan antara Turki-Israel, sejak terjadinya penyerangan oleh Israel terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara, yang menewaskan 8 orang warga negara Turki.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak meminta maaf atas "kesalahan" nya itu, kemudian berakibat fatal, diusirnya Duta Besar Israel dari Ankara, dan Turki membatalkan semua tingkat hubungan kerjasama dengan Israel. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan Israel sebagai "anak manja Barat." Salah satu mitra utama Israel di dunia Islam tidak lagi mau menjawab telepon dari Tel Aviv, di mana Benyamin Netanyahu ingin berbicara dengan Erdogan.

Minggu ini Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu menyalahkan Israel, dan sekarang Turki menggalang hubungan dengan Mesir, Arab Saudi dan dunia Arab. "Tidak ada yang bisa menyalahkan Turki atau negara lain di kawasan ini untuk mengisolasi terhadap Israel," katanya kepada The New York Times.
Hubungan Israel dengan Mesir, salah satu dari dua negara Arab yang memiliki perjanjian perdamaian, juga terus menurun. Dewan militer sekarang mempersiapkan pemilihan umum yang memungkinkan semakin tumbuhnya sikap antipati terhadap Israel. Karena setiap partai politik di Mesir telah menjadikan Israel sebagai isu utama mereka. Semua partai di Mesir menginginkan diakhirinya perjanjian perdamaian dengan Israel.

Menurut penelitian Lembaga Pew Trust, rakyat Mesir menginginkan perjanjian perdamaian dibatalkan, di mana berdasarkan hasil jajak pendapat mayoritas (54%) rakyat mendukungnya. Bahkan Perdana Menteri Mesir Essan Sharaf menegaskan perjanjian damai dengan Israel sangat beresiko. Berbicara kepada sebuah jaringan televisi Turki,  Sharaf mengatakan: "Perjanjian Camp David bukan hal yang sakral dan selalu terbuka untuk diskusi, dan kita menginginkan hal yang menguntungkan dan perdamaian yang adil ... dan kita bisa membuat perubahan jika diperlukan", tegasnya.

Keamanan perbatasan Israel-Mesir bertambah memburuk. Para pejabat militer Mesir mengakui kepada CNN bahwa Al Qaeda dan kelompok Salafi telah membangun kekuatannya di gurun Sinai.
Pada bulan Agustus, sebuah kelompok jihad yang berbasis di Gaza menyerang warga sipil Israel di Negev - menewaskan delapan warga sipil. Kemudian, pasukan Israel menewaskan lima penjaga perbatasan Mesir. Beberapa hari kemudian, meledak aksi protes yang marah menyerbu Kedutaan Besar Israel di Kairo, dan membakar bendera Israel dan menghancurkan kedutaan negeri Zionis itu. Ini akan mendorong hancurnya hubungan antara Mesir - Israel.

Kekuatan politik utama di Mesir, Ikhwanul Muslim, menginginkan perjanjian damai dengan Israel dibatalkan. Kelompok Ikhwan telah mendapatkan kekuatan di Mesir. Dalam pidato Agustus di Tahrir Square, Kairo, seorang ulama Ikhwan Safwat Hegazi menyatakan: "Kami akan menunjukkan kemarahan kepada mereka."
Hubungan Israel dengan Yordania, dimana hampir setengah dari penduduknya warga Palestina, juga memburuk. Pada hari Rabu, Raja Abdullah dari Jordania mengatakan di depan Majelis Umum PBB bahwa "Frustrasi rakyat Palestina berada pada puncaknya. Bahkan ketika kita berbicara pembangunan pemukiman Israel sedang berlangsung.. Kemarahan semakin bertambah ..", ujar Raja Abdullah kepada The Wall Street Journal, Minggu ini. Ada peningkatan frustrasi di kalangan rakyat Yordania, karena Israel telah "Menaruh kepala mereka di pasir dan berpura-pura tidak ada masalah", ujarnya.

Menghadapi semua situasi yang negatif itu, Netanyahu nampak bahwa kebijakannya tidak memiliki pilihan arah yang jelas. Barak Ravid, koresponden diplomatik berhaluan kiri harian Israel, Haaretz, mengatakan kepada CNN, "Sekarang satu-satunya strategi adalah strategi tidak ada ... Jawaban Israel akan, "Tidak ada Dewan Keamanan, tidak ada Majelis Umum, dan tidak ada untuk setiap resolusi yang akan mendukung negara Palestina", ucapanya.

Ini merupakan bunuh diri bagi Israel dan Netanyahu, yang sekarang sudah terkepung masyarakat dunia akibat tindakannya yang sangat kolonialis itu.

Amerika Serikatpun pada saatnya tidak akan lagi mampu menolong "shohibnya" yang bernama Zionis-Israel yang sangat rasis dan biadab itu. (mas)

Sumber : eramuslim.com

Assalamualaikum...
EmoticonEmoticon